MANAJEMEN

Madrasah beserta komunitasnya memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan di madrasahnya sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang berlaku.

Manajemen Berbasis madrasah memerlukan adanya:

• akuntabilitas, 
• transparansi, 
• kolaborasi/kerja sama, 
• proses dari bawah ke atas (bottom–up), 
• rasa kepemilikan,  
• partisipasi, dan otonomi

Manajemen Berbasis madrasah memberikan banyak kewewenangan kepada madrasah untuk membuat keputusan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBM mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi yang tinggi dalam pertukaran (sharing) informasi tentang sekolah. Masyarakat sekitar perlu berpartisipasi dalam menentukan prioritas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengembangan madrasah. 

Tujuan jangka menengah (goals) dari Manajemen Berbasis Madrasah adalah untuk:

• Meningkatkan mutu belajar anak,
• Menguatkan kapasitas kepala madrasah sebagai pemimpin dan pengelola madrasah,
• Membangun partisipasi masyarakat, dan
• Memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan di tingkat lokal berdasarkan kebutuhan lokal.

Madrasah bisa membuat keputusan yang terkait dengan pekerjaan guru, perencanaan kurikulum, metode pengajaran, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya materi, dan alokasi waktu. Madrasah bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai oleh murid, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi sistem pendidikan pada umumnya. Perlu ada tingkat partisipasi yang tinggi dari guru, masyarakat, komite madrasah, dan seluruh pemangku kepentingan. Madrasah harus menyusun Rencana Pengembangan Madrasah serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah. Transparansi dibutuhkan dalam memberikan semua informasi yang relevan dengan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Pertemuan dan laporan tertulis yang dibuat secara berkala kepada para pemangku kepentingan dibutuhkan di sini.